Refly Harun Skakmat Presiden: Diamnya Jokowi Soal Ijazah Dianggap 'Sengaja' Adu Domba Rakyat?

AKURAT BANTEN – Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menyeruak ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di ruang publik.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memberikan komentar yang menohok terkait sikap diam yang diambil oleh pihak Istana.

Refly menilai, polemik yang tak kunjung usai ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan sudah menjurus pada pembelahan opini di masyarakat yang mengkhawatirkan.

Baca Juga: Ngeri! Roy Suryo Terancam Hukuman Belasan Tahun, Refly Harun Ungkap Fakta Persidangan yang Sebenarnya

Bola Salju yang Sengaja Dibiarkan?

Menurut Refly Harun, Presiden Jokowi sebenarnya memiliki kunci sederhana untuk menghentikan segala kegaduhan ini.

Namun, ketidakmauan untuk melakukan klarifikasi yang tuntas memicu spekulasi bahwa ada pembiaran terhadap konflik informasi di tingkat akar rumput.

Kenapa Presiden membiarkan anak bangsa berkelahi dan saling serang hanya untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya mudah diverifikasi? Ini seolah-olah membiarkan rakyat saling adu domba dalam ketidakpastian, ujar Refly Harun dalam kanal digitalnya.

Baca Juga: Hancur Hati Sang Ibu Melihat Putrinya Pulang Menangis Histeris: Rambut Dipotong Guru Padahal Tertutup Jilbab

Mengapa Sikap Diam Menjadi Masalah?

Dalam kacamata hukum dan etika publik, Refly menjelaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Ketika sebuah isu menyangkut kredibilitas personal pemimpin tertinggi, diam bukanlah emas.

• Polarisasi Meningkat: Pendukung dan pengkritik saling hantam di media sosial tanpa basis data yang final.

• Krisis Kepercayaan: Ketidakjelasan informasi melemahkan wibawa institusi kepresidenan.

• Edukasi Politik yang Buruk: Publik disuguhi drama perdebatan dokumen daripada adu gagasan pembangunan.

Baca Juga: Telepon Refly Harun Diabaikan? Sosok Habiburokhman Mendadak Jadi Sorotan

"Skakmat" untuk Transparansi Istana

Refly menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, transparansi adalah harga mati.

Ia menganggap "skakmat" bagi pemerintah adalah ketika publik mulai merasa bahwa keributan ini sengaja dipelihara sebagai pengalihan isu atau sekadar bentuk pengabaian terhadap aspirasi kelompok yang skeptis.

Cukup tunjukkan dokumen aslinya, lakukan verifikasi terbuka, dan selesai. Jika itu tidak dilakukan, jangan salahkan jika publik berasumsi ada sesuatu yang sedang disembunyikan, tegasnya.

Baca Juga: Polemik Baru Ijazah Jokowi, Refly Harun Bongkar Perbedaan Dokumen dari KPU dan Bareskrim

Menanti Titik Terang

Hingga saat ini, pihak Istana melalui beberapa staf ahlinya menyatakan bahwa ijazah Presiden adalah asli dan sudah terverifikasi oleh pihak universitas.

Namun, bagi pengamat seperti Refly Harun, pembuktian secara hukum dan fisik di depan publik secara transparan adalah satu-satunya cara untuk membungkam keraguan secara permanen.

Apakah drama ijazah ini akan berakhir dengan rekonsiliasi informasi, atau justru tetap menjadi "bola liar" yang terus memanaskan suhu politik nasional? Hanya transparansi yang bisa menjawabnya.(**)